Harapan untuk perkembangan dunia TI Indonesia

Perkembangan dunia teknologi informasi di Indonesia setiap tahunnya bisa dikatakan sedikit demi sedikit mengalami perbaikan, walaupun bisa dibilang masih banyak pekerjaan rumah yang harus dilakukan oleh pemerintah. Salah satunya adalah masalah infrastruktur dan ketersedian SDM yang memadai agar perbaikan di bidang teknologi informasi berjalan baik.

 

Terkait masalah ketersedian SDM Onno W Purbo punya pendapatnya :

Onno W Purbo: Saya Percaya Kita Bukan Bangsa Bodoh (sumber)
Mungkin bangsa ini tertinggal dari tetangga kita. Mungkin bangsa ini lebih miskin dari tetangga kita.

Namun, saya percaya bangsa ini bukan bangsa yang bodoh. Saya pribadi sering diundang untuk memberikan workshop TI untuk Thailand, Kamboja, Vietnam, Myanmar, dan lain-lain. Saya melihat bahwa kita bisa. Bangsa ini bisa!

Kuncinya ada di sistem pendidikan.

Kalau saja kita bisa melakukan manuver supaya 240.000 sekolah melek TI, 46,5 juta siswa kita melek TI dan menjadi pandai.

Saya yakin Singapura, Malaysia, dan Vietnam tak ada artinya apa-apa. Kuncinya ada di sistem pendidikan di Indonesia, bagaimana supaya 5 juta siswa masuk SD per tahun dan menghasilkan 5 juta sarjana setiap tahun.

Jangan seperti sekarang, hanya 600.000 orang yang jadi sarjana per tahun. Kita harus merombak sistem pendidikan yang ada agar hak asasi manusia untuk menjadi pandai terpenuhi.

 

Masalah lain dari upaya dalam perbaikan teknologi informasi nasional adalah masalah keamanannya yang rentan menjadi sasaran tindak cybercrime, seperti yang diungkapkan oleh Budi Rahardjo yang berpendapat bahwa perlunya Indonesia membangun pusat koordinasi keamanan TI.

Budi Rahardjo: Indonesia Perlu Pusat Koordinasi Keamanan TI (sumber)

Budi Rahardjo memang memiliki perhatian terhadap sistem keamanan teknologi informasi. Pria kelahiran Yogyakarta, 49 tahun lalu ini, selain mengajar adalah konsultan IT Security.

Itulah sebabnya, tidak heran jika dirinya tetap melihat fenomena cyberterrorism sebagai kelemahan sistem keamanan tehnologi informasi yang dijalankan oleh pemerintah. Sejauh ini, cyberterrorism masih dalam tahab pengguna. Belum tahap merusak sistem informasi.

Menurutnya, dalam banyak kasus bobolnya situs-situs lembaga pemerintahan ataupun situs-situs personal tokoh-tokoh penting, bukan karena kecanggihan orang yang meng- hack, siapapun dan apapun motifnya. Hal itu terjadi karena lemahnya sistem keamanan tehnologi informasi yang ada.

Untuk kasus di Indonesia, Ia menawarkan ide menarik, perlu Coordination Centre terkait tehnologi informasi negara. Posisi Departemen Komunikasi dan Informatika, dalam pandangannya, tidak cukup kuat dan fokus.

Peraih gelar Master dan Ph.D. dari University of Manitoba, Kanada, ini mencontohkan yang telah dilakukan Amerika Serikat. Negara ini, pernah mengalami serangan teroris 11 September 2001, dan potensi cyber terrorism. Untuk mengantisipasinya pemerintah AS membentuk grup khusus menangani cyberterrorism yang langsung melapor ke Presiden.

 Tentunya semua upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk membangun teknologi informasi di Indonesia harus didukung oleh semua pihak, dan diikuti dengan pengawasan agar pembangunannya bisa tepat sasaran demi kemajuan perkembangan dunia TI Indonesia.